 |
| Ist |
PRO KOTA MANGGA, BALONGAN – Fasilitas Pertamina di Indramayu, merupakan salah satu hub energi paling modern dan strategis di Indonesia.
Mengintegrasikan
fasilitas eksplorasi mintak dan gas (hulu), pengelolaan kilang pengolahan
minyak (hilir) dan terminal penampungan serta distribusi migas ke seluruh
penjuru negeri.
Kawasan ini memegang peranan vital dalam mengamankan pasokan energi nasional, khususnya untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya.
Melihat pentingnya
peran Pertamina Grup Indramayu, sinergi yang berkelanjutan tentunya menjadi
pilar penting dalam terus menjaga ketahanan energi nasional.
Sejalan dengan hal tersebut serta dalam upaya memperkuat pilar ketahanan energi nasional, jajaran hulu dan hilir Pertamina menunjukkan kolaborasi strategis tingkat tinggi.
Dimana PT Pertamina Patra
Niaga Refinery Unit Balongan bertindak sebagai tuan rumah dalam memfasilitasi
kunjungan kerja dan diskusi bersama Dewan Energi Nasional (DEN) serta SKK Migas
yang berlangsung pada Sabtu, 27 Juni 2026, bertempat di Ruang Strategic Command
Centre, Kilang Balongan, Indramayu, Jawa Barat.
Pertemuan ini menjadi
momentum krusial yang mempertemukan pemangku kebijakan energi nasional dengan
para pelaksana di lapangan untuk membahas langkah taktis Program Cadangan
Penyangga Energi (CPE).
Sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2024.
Salah satu fokus utama
pemaparan mendalam dalam kegiatan ini adalah potensi Indramayu ditetapkan
sebagai salah satu lokasi strategis penempatan infrastruktur CPE di Indonesia.
Direktur Operasi PT
Pertamina Patra Niaga, Didik Bahagia, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi
mendalam atas sinergi yang terjalin erat antara entitas hulu dan hilir
Pertamina dalam memfasilitasi agenda strategis ini.
“Infrastruktur kilang
dan terminal di Balongan senantiasa siap mendukung penuh program-program
strategis Pemerintah Pusat, khususnya dalam menjaga stabilitas pasokan energi
di tengah dinamika global,” jelas Didik.
Senada dengan hal
tersebut, Ir. Imam Purwanto, S.T., IPU, CFSP selaku perwakilan SKK Migas
menegaskan komitmen sektor hulu untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan
aset-aset negara.
“Kolaborasi aktif ini
diharapkan mampu melahirkan solusi integratif yang efisien, sehingga fasilitas
yang ada dapat memberikan nilai tambah maksimal bagi ketahanan energi nasional
tanpa mengganggu keberlangsungan operasional produksi migas eksisting,” terangnya.
Sementara itu,
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Dr.Ir. Mohamad Kholid
Syaerazi, M.Si, memberikan arahan komprehensif mengenai peta jalan pemenuhan
CPE ke depan.
Dalam arahannya,
beliau menjelaskan bahwa berdasarkan Perpres 96/2024, penyediaan CPE yang
mencakup minyak bumi, bahan bakar minyak (BBM/bensin), dan LPG merupakan
kewajiban yang harus disediakan oleh Pemerintah Pusat hingga tahun 2035
mendatang.
"DEN memiliki
peran mengatur jenis, jumlah, waktu, serta lokasi CPE, yang nantinya akan
diputuskan dan ditetapkan secara resmi dalam Sidang Anggota DEN. Sinergi antara
hulu dan hilir Pertamina hari ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki
kapabilitas domestik yang solid untuk merealisasikan kemandirian dan ketahanan
energi dari hulu ke hilir," tegas arahan dari pimpinan tim DEN tersebut.
Pengelolaan teknis CPE
ini nantinya berada di bawah tanggung jawab Menteri ESDM dengan melibatkan
BUMN, Badan Usaha, dan/atau Bentuk Usaha Tetap di bidang energi.
Di mana pendanaannya bersumber
dari APBN maupun sumber pembiayaan lain yang sah.
Kunjungan kerja ke Balongan ini diharapkan segera ditindaklanjuti dengan asesmen final guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang akan dibawa ke dalam Sidang Anggota maupun Sidang Paripurna DEN. (rls)
