 |
| Kunjungan mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ke Kampus Hijau Darul Ma'arif Kaplongan Indramayu, Senin (28/5/2024) |
PROINBAR.COM,
KARANGAMPEL - Mahasiswa Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
dan mahasiswa S1 MPI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon melakukan kunjungan ke
Yayasan Darul Ma’arif Kaplongan Indramayu, Senin (27/5/2024).
Kunjungan
kali ini sekaligus pendalaman materi kuliah “Analisis Kebijakan Pendidikan dan
Politik Kebijakan Pendidikan”.
Acara
diawali dengan keliling kampus. Untuk melihat dari dekat ‘Kampus Hijau’ yang
memiliki 9 (sembilan) lembaga pendidikan. Mulai dari pra sekolah sampai
perguruan tinggi dan pondok pesantren di bawah Yayasan Darul Ma’arif.
Ketua
Dewan Pembina Yayasan Darul Ma’arif H Dedi Wahidi yang juga anggota DPR RI dari
Fraksi PKB, memandu langsung kegiatan ini sambil menjelaskan berbagai fasilitas
megah yang dimiliki Kampus Hijau.
Dari
mulai sarana, taman, fasilitas belajar/kuliah sampai teknologi penyulingan air
dari kolam untuk keperluan mandi maupun air minum santri/pelajar serta
mahasiswa.
Selesai keliling kampus, mahasiswa mengikuti pendalam materi politik kebijakan pendidikan di Gedung Kesenian. Pada acara ini juga hadir Ketua Yayasan Darul Ma’arif, Kepala SMA, SMK, SMP, Dosen Al Amin Indramayu dan jajaran pengurus yayasan lainnya.
“Kegiatan ini sangat bermanfaat supaya mahasiswa bisa melihat dari dekat tentang bagaimana politik kebijakan diimplementasikan. Sekaligus belajar mengelola lembaga pendidikan secara modern. Dan kampus hijau di bawah kepemimpinan H Dedi Wahidi sangat relevan untuk bisa diadaptasi dan bahkan menjadi wilayah kanjian penelitian mahasiswa MPI,” terang Ketua Prodi S1 MPI UIN SSN Cirebon Dr Ahmad Rifai, MPd.
Pada acara pendalaman materi yang dikemas dalam bentuk diskusi panel ini, H Dedi Wahidi sebagai pembicara utama menyampaikan program dan kontribusinya menyangkut kebijakan di bidang pendidikan ketika berada di komisi X DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Pendidikan RI.
Dedi Wahidi yang akrab dipanggil Dewa menyampaikan secara detil kontribusinya untuk membantu rakyat Indonesia agar terus berpendidikan.
Mengingat keikutsertaan masyarakat dalam pendidikan masih sangat rendah karena terkendala biaya dan akses dalam berpendidikan.
Hadirnya Dewa di tengah-tengah masyarakat—terutama dunia pendidikan—ketika menjadi anggota DPR RI di komisi X, dengan antara lain ide BOS, PIP dan Bidikmisi atau KIP/K, USB, pengangkatan guru honorer serta lainnya. Yang tidak hanya menjadi ‘rahmat’ bagi masyarakat Indramayu dan kab/kota Cirebon tetapi juga seluruh Indonesia.
Dunia pendidikan menurut Dewa adalah sesuatu yang dinamis. Dengan demikian selalu terus diupayakan perbaikan-perbaikan konstruktif sesuai dengan perkembangan zaman. Lebih-lebih pendidikan kita saat ini jika diperhadapkan dengan bangsa lain masih belum kompetitif.
“Menurut saya upaya-upaya perbaikan di dunia pendidikan mutlak harus dilakukan. Dengan posisi saya sebagai anggota DPR RI bagi saya adalah peran vital untuk melakukan perbaikan-perbaikan tersebut. Kesempatan ini saya manfaatkan betul. Dan suatu ketika saya sebagai anggota komisi X melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata ini adalah kesempatan yang baik untuk mencurahkan ide dan gagasan yang masih terpendam,” tuturnya.
Pada kesempatan ini, pembicara berikutnya Dr H Masduki Duryat, MPdI yang juga dosen pengampu Mata Kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan mengungkapkan, munculnya kebijakan pendidikan, paling tidak pemantiknya dua hal.
Pertama, dinamika masyarakat yang sedemikan cepat; Kedua, ekspektasi masyarakat di bidang Pendidikan juga sangat tinggi. Tetapi alih-alih akan mengeliminir dua hal tersebut malah sering kali memunculkan persoalan baru.
Munculnya distorsi kebijakan, misalnya kebijakan dibukanya sekolah kejuruan dan pendidikan vokasi, PPDB sistem zonasi, penempatan guru P3K dan terbaru tentang kenaikan biaya UKT yang ugal-ugalan adalah produk kebijakan di bidang pendidikan yang dalam konteks tertentu kebijakan di kita selalu terjebak pada tigal hal; Elitis, Instant dan sering terjadi Distorsi.
Pembukaan sekolah kejuruan dan pendidikan vokasi misalnya, tidak dibarengi dengan sarana yang memadai dan kebijakan pembukaan peluang kerja oleh pemerintah.
Atau
kebijakan PPDB system zonasi memunculkan ‘perpindahan’ penduduk secara massal
seperti terjadi di Bekasi, dan kebijakan PTN BH memunculkan UKT naik secara
ugal-ugalan karena PTN BH diberikan otoritas untuk menyusun, menggunakan dan
melaporkan anggaran. (JPI/MD)
