 |
| Oleh; MASDUKI DURYAT |
KABINET MERAH PUTIH sudah terbentuk dan dilantik oleh Presiden Prabowo dan bahkan belum lama digembleng di kawah ‘Candradimuka’ Akademi Militer Magelang’.
Pertanyaan pertama yang menarik muncul ke permukaan adalah, apakah Kabinet Merah-Putih ini kabinet Zaken atau bagi-bagi kekuasaan?
Karena realitasnya 55,6 persen kabinet berasal dari politisi atau 60 dari 108 nama, sementara dari kalangan profesional dan teknokrat hanya 15,7 persen atau 17 nama.
Kabinet Zaken atau Bagi-Bagi Kekuasaan?
Analisis kabinet Prabowo sebagai Kabinet Zaken atau bagi-bagi kekuasaan memang menarik.
Terutama dengan komposisi 55,6 persen menteri berasal dari politisi, kita bisa mengamati beberapa dinamika yang mungkin muncul.
Tentu ada beberapa hal yang perlu pembahasan lebih mendalam;
Pertama, Bagi-Bagi Kekuasaan.
Dominasi politisi dalam kabinet menunjukkan bahwa banyak keputusan mungkin didasarkan pada kepentingan politik dan aliansi partai, bukan semata-mata pada kompetensi teknis. Ini bisa mengindikasikan upaya untuk menjaga stabilitas politik dengan mengakomodasi berbagai kekuatan yang ada.
Kedua, Keterbatasan Profesionalisme.
Dengan hanya 15,7 persen menteri dari kalangan profesional dan teknokrat, ada risiko bahwa kebijakan yang diambil bisa kurang berbasis pada data dan keahlian. Hal ini mungkin mempengaruhi kualitas dan efektivitas keputusan yang diambil.
Ketiga, Dinamika Kebijakan.
Apabila kabinet lebih terisi oleh politisi, bisa jadi kebijakan yang dihasilkan lebih berfokus pada kepentingan jangka pendek dan konsolidasi kekuasaan, ketimbang inovasi atau reformasi yang mungkin diperlukan dalam jangka panjang.
Keempat, Persepsi Publik.
Komposisi ini juga bisa mempengaruhi persepsi publik terhadap pemerintahan. Apakah masyarakat melihat kabinet ini sebagai langkah positif untuk mewujudkan stabilitas, atau justru sebagai bentuk nepotisme dan pragmatisme politik?
Pertanyaan kedua yang juga menarik, tentang pemisahan Kementerian di bidang Pendidikan, efektifkah?
Karena pada kabinet Merah-Putih ini Kementerian Pendidikan dipisah menjadi Kemeterian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset dan Kementerian Kebudayaan.
Kinerja Kementerian di Bidang Pendidikan
Kinerja kabinet Prabowo dalam konteks pendidikan, terutama dengan pemisahan kementerian menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Kebudayaan, menawarkan beberapa aspek untuk dianalisis.
Pertama, Efektivitas Pengelolaan.
Pemisahan kementerian dapat meningkatkan fokus dan spesialisasi pada masing-masing sektor pendidikan.
Namun, hal ini juga dapat menyebabkan fragmentasi, di mana kebijakan yang seharusnya terintegrasi menjadi tidak selaras.
Misalnya, tantangan dalam transisi antara pendidikan menengah dan tinggi mungkin tidak ditangani secara komprehensif jika koordinasi antar kementerian kurang.
Kedua, Fokus Anggaran.
Pembentukan kementerian baru sering kali disertai dengan biaya administratif, seperti pengadaan kantor, stempel, dan kebutuhan operasional lainnya.
Ini bisa dilihat sebagai penghamburan anggaran jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan. Pertanyaan penting adalah: apakah alokasi anggaran lebih banyak digunakan untuk kebutuhan administratif atau untuk pengembangan program pendidikan yang substantif?
Ketiga, Kualitas Kebijakan.
Pemisahan ini bisa memberikan kesempatan untuk merumuskan kebijakan yang lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor.
Namun, tantangan utamanya adalah memastikan bahwa semua kementerian tetap berfokus pada visi pendidikan yang holistik dan terintegrasi.
Keempat, Keterlibatan Stakeholder.
Keberhasilan setiap kementerian dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pendidikan juga bergantung pada keterlibatan berbagai stakeholder, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat.
Koordinasi dan komunikasi antar kementerian sangat penting untuk mencegah kebijakan yang tumpang tindih atau bertentangan.
Kelima, Evaluasi Kinerja.
Penting untuk melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk menilai apakah pemisahan kementerian ini benar-benar menghasilkan peningkatan dalam kualitas pendidikan atau sekadar menciptakan birokrasi yang lebih rumit.
Tentu secara keseluruhan, keberhasilan dari struktur kabinet ini dalam konteks pendidikan sangat bergantung pada bagaimana masing-masing kementerian menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, serta sejauh mana mereka dapat berkolaborasi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. (*)
Oleh: MASDUKI DURYAT, Penulis adalah Dosen Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Tinggal di Kandanghaur Indramayu
Artikel ini merupakan pendapat atau karya pribadi penulis. Seluruh isi
artikel menjadi tanggungjawab penulis. (Terimakasih-Redaksi)
Komentar0